Kalsel – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Jokowi meyakini, keberadaan bendungan bakal meminimalisasi dampak banjir di Kabupaten Tapin.
“Pak Gubernur juga sampaikan, karena Bendungan Tapin ini, banjir di Kabupaten Tapin bisa dikurangi sangat drastis sekali. Kecil sekali daerah yang terkena banjir, karena Kabupaten Tapin memiliki bendungan ini,” kata Jokowi dalam acara peresmian Bendungan Tapin yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (18/2).
Jokowi mengatakan, Bendungan Tapin memiliki kapasitas tampung hingga 56,77 juta m3 dengan luas genangan hingga 425 hektare. Menurut dia, dengan kapasitas tersebut, bendungan ini berperan penting dalam pengendalian banjir.
Selain untuk pengendalian banjir, Jokowi juga menyatakan Bendungan Tapin bisa untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah tersebut, karena dapat menyediakan air irigasi untuk 5.472 hektare sawah.
“Dan menyediakan air baku 0,5 m3 per detik dan juga menghasilkan tenaga listrik 3,3 megawatt,” imbuhnya.
Jokowi melanjutkan, pengerjaan Bendungan Tapin berlangsung selama lima tahun sejak 2015. Sedianya, pemerintah menargetkan bendungan tersebut rampung pada 2019, namun baru selesai 2020.
“Biaya pelaksanaan dari Bendungan Tapin Rp986,5 miliar, hampir Rp1 triliun, dengan masa pelaksanaan lima tahun,” tuturnya.
Banjir Kalsel
Presiden juga menyinggung bencana banjir besar yang baru terjadi di Kalimantan Selatan. Menurutnya butuh penanganan komprehensif untuk bisa mengatasi persoalan banjir di Kalsel.
Banjir besar di Kalsel pada awal tahun 2021 merendam sekitar 10 kabupaten/kota.
“Kita tahu, banjir di Provinsi Kalsel mencakup sebuah area yang sangat luas, kurang lebih 10 kabupaten/kota (terdampak) dan ini memerlukan penanganan yang komprehensif dari hulu-hilir,” kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta Pejabat(Pj) Gubernur Kalsel Safrizal dan Bupati Tapin Arifin Arpan untuk merehabilitasi lahan guna mencegah banjir. Menurut mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu, rehabilitasi lahan penting dalam upaya penanggulangan banjir.
“Saya titip pak Gubernur dan Bupati agar intervensi rehabilitasi lahan penting sekali, penghutanan kembali, penanaman kembali di lahan-lahan,” tutur Jokowi.
“Terutama terkait DAS (daerah aliran sungai) perlu segera dilakukan secara besar-besaran kalau tidak mau kena banjir di masa datang,” imbuhnya.
Banjir besar di Kalsel menyita perhatian publik pada awal 2021. Greenpeace Indonesia menduga banjir Kalsel disebabkan Daerah Aliran Sungai (DAS) telah kehilangan sekitar 304.225 hektar tutupan hutan sepanjang 2001-2019. Sebagian besar sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.
Walhi pun mengungkap ada pemberian 427.952 hektare lahan konsesi di era Presiden Jokowi. Hal itu dianggap berpengaruh pada kondisi lingkungan.
Menteri LHK Siti Nurbaya, dan sejumlah pejabat lainnya, menyatakan bahwa penyebab utama bencana banjir di Kalsel adalah anomali cuaca. (*)
Penulis : Rio
