Lampung (Pringsewu) – Penjabat Bupati Pringsewu Lampung Ade Erlansyah bisa bernafas lega setelah ‘ Ketok Palu ‘ RAPBD Perubahan 2022 di sahkan pasca insiden ‘ Tidak Kuorom ‘ pada rapat paripurna sebelumnya.
” Alhamdulilah, hari ini sudah disepakati APBD Perubahan 2022 sebagaimana sudah dilaporkan tadi bahwa dalam APBD Perubahan 2022 alami peningkatkan 13,8 M,” jelas penjabat Bupati Pringsewu Lampung Ade Erlansyah saat diwawancarai media hotnews.co.id pada Jumat (30/09/22).
Mudah mudahan kata Ade, didalam perubahan ini kegiatan kegiatan sudah mengakomodir apa yang menjadi harapan dewan.
“Orientasinya untuk kesejahteraan masyarakat. Apalagi di APBD Perubahan ini tercantum ada yang harus diberikan ke masyarakat bantuan sosial, subsidi dan lain lain,” jelasnya.
Terkait penundaan karena ” Tidak Kuorum ” RAPBD P 2022 pada rapat paripurna sebelumnya Ade menambahkan bahwa itu internal DPRD dan penjabat bupati bersyukur bahwa RAPBD Perubahan 2022 sudah disahkan dan bisa segera dilaksanakan program program kegiatan yang ada di perangkat daerah.
“Semakin cepat dilaksanakan semakin cepat manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat,”tutupnya.
Sementara itu di katakan Umi Laila anggota DPRD Pringsewu Lampung dari Fraksi Gerindra ketidak hadirannya dalam RAPBD Perubahan 2022 pada Rabu (21/09/22) menurutnya dari awal dirinya sudah mengikuti rapat banggar, Lalu, tahapan tahapan banggar sudah diselesaikan.
Selain itu kata Umi, memang ada yang harus diselesaikan adalah tentang penyelarasan OPD OPD mana yang mendapatkan tambahan anggaran.
” Kita kan maunya tau. Lalu, kita harus sesuaikan dengan tema yang ada tema di anggaran perubahan itu. Ternyata setelah di buka sesuai. Tapi, saya mintanya penyebarannya kemana saja efisiensi. Tidak ada unsur unsur lain,” jelasnya.
Terkait adanya dugaan ketidak harmonisan pimpinan partai politik yang menyebabkan penundaan rapat paripurna. Umi pun membantah adanya dugaan tersebut.
“Kalau penundaan biasa, bukan hal yang terus bangunannya runtuh kan tidak. Hal biasa. Penundaan paripurna hal biasa. Bukan hal hal yang sifatnya bahaya,” ungkapnya.
Insiden ” Tidak Kuorum ” pada Rapat Paripurna DPRD Pringsewu beberapa hari yang lalu faktanya baru pertama kali terjadi selama Kabupaten Pringsewu Lampung berdiri.
Namun, menurut Umi itu tidak apa apa dan itu dinamika dalam sebuah keputusan harus bersama sama.
” Paling tidak semua unsur pimpinan partai politik diajak baik baik ” Negosiasi ” kolaborasi kan harus,” tutupnya. (Red).
