Lampung – Kabupaten Pringsewu memperoleh Insentif Fiskal Tahun Berjalan kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2023. Piagam Penghargaan Kinerja dari Wakil Presiden Republik Indonesia diterima oleh Penjabat Bupati Pringsewu Adi Erlansyah.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Sub Bagian Protokol Pemkab Pringsewu Ali Syahputra, S.IP., M.Si., Insentif Fiskal Tahun Berjalan kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2023 tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin pada Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Saat menyerahkan insentif fiskal tersebut, Wapres KH. Ma’ruf Amin meminta agar pemerintah daerah yang memperoleh insentif dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada 2024.
“Maksimalkan dana insentif untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, utamanya untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat,” demikian permintaan yang disampaikan Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin.
Lebih lanjut, Wapres Ma’ruf Amin juga meminta agar target penerima program kemiskinan ekstrem ini menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), sehingga lebih tepat sasaran dalam intervensinya. Terutama, kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, serta penduduk lansia dan penyandang disabilitas.
Wapres juga mengingatkan waktu yang tersisa yakni tinggal satu tahun hingga menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada 2024 mendatang, sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah.
Oleh karena itu, konsistensi seluruh pimpinan daerah diharapkan tetap terjaga, terutama dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berkelanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Selain itu, pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial dan keterjangkauan agar menjadi perhatian bersama. (*).
