Ketika Tingginya Angka Korupsi, Ketua KPKAD ‘longgarnya sistem pelayanan birokrasi dan penegakan hukum ‘

  • Whatsapp

Lampung – Catatan, ‘Tingginya tingkat korupsi pada dasarnya dapat terjadi disemua daerah didunia,’ Ginda Ansori Wayka Ketua Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung.

Dalam hal pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Pringsewu Lampung menjadikan sebuah catatan dan sorotan tersendiri bagi Ketua Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung.

Bacaan Lainnya

” Pada dasarnya korupsi ini bukan hanya didorong oleh kebutuhan seseorang akan uang dan fasilitas lebih ditengah masyarakat. Namun, lebih disebabkan longgarnya sistem pelayanan birokrasi dan penegakan hukum,” kata Ginda.

Menurut Ketua KPKAD Lampung, perilaku konsumtif birokrat menjadi faktor penting penyebab terjadinya korupsi di tengah masyarakat, pengelolaan keuangan terutama untuk infrastruktur kadang dijadikan ladang “bisnis” untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompok atas nama negara atau daerah.

” Pada dasarnya, setiap sistem pengelolaan keuangan memang menggiurkan untuk ditransaksikan secara koruptif, dengan berbagai kemasan dan cara sehingga dalam pelaksanaannya dapat menguntungkan meskipun rakyat dirugikan karena infrastrukturnya “tak yakin” untuk dinikmati sebagai hasil sebuah pembangunan yang bebas dari korupsi,” jelasnya.

Sudah lazimnya, dalam birokrasi itu tinggi minat “korupsinya” karena, proses transaksi pengisian jabatan diduga menggunakan uang untuk menduduki suatu jabatan.

“Secara logika, bahwa bagaimana cara mengembalikan modal yang sudah terlanjur masuk untuk setor dalam sebuah jabatan, tentunya menggunakan cara utak-atik anggaran,” paparnya.

Disamping itu, longgarnya pengawasan baik yang dilakukan oleh DPRD maupun penegak hukum hanya sebatas jika sudah ada temuan baru ribut soal korupsi dan tidak tepat anggaran, ini juga faktor yang menjadi hal yang harus diperhatikan.

” Jika dalam proses sejak awal diawasi penggunaan anggarannya dan lembaga yang berfungsi pengawasan tidak jadi bagian “kejahatan anggaran”, dipastikan korupsi dapat di tekan dan pengguna anggaran dipastikan takut untuk memainkan anggaran untuk di korupsi,”tutupnya. (Red).

Loading

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *