Jakarta – Indonesia menggelar Sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-30 (The 30th ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC) 2023 di Jakarta. Sidang yang dihadiri Menteri se-ASEAN, Sekjen ASEAN, para pejabat tinggi ASCC, dan Deputi Sekjen ASCC tersebut akan membahas berbagai persoalan sosial budaya di kawasan.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy (Menko PMK) yang memimpin sidang mengungkapkan bahwa salah satu agenda yang akan didorong saat sidang umum ASEAN, berkaitan dengan pekerja migran.
“Hari ini kami membahas tentang pilar sosial budaya, untuk nanti diadopsi pada KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada September mendatang. Salah satu topiknya yang akan kita bahas tadi mengenai pekerja keperawatan atau care worker,” ungkap Muhadjir dalam konferensi pers di The Langham, Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Sekretaris Jenderal ASEAN Dr Kao Kim Hourn juga turut menghadiri pertemuan yang antara lain membahas arah strategis ASCC dalam membina dan memastikan ASEAN yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan, tersebut.
Ia pun mengatakan jika pertemuan tersebut juga sebagai ajang bertukar pandangan mengenai pembentukan ASCC pasca-2025 yang kuat dan inklusif.
“Pertemuan tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesia atas kepemimpinan yang kuat sebagai Ketua ASEAN 2023 dan Dewan ASCC, serta menegaskan komitmennya untuk mendukung Keketuaan Laos di ASEAN pada 2024,” ungkap Sekjen ASEAN.
Sementara Staf Khusus Menko PMK bidang Kerja Sama Internasional Joko Kusnanto Anggoro mengungkapkan jika deklarasi dan pernyataan terkait permasalahan sosial budaya di ASEAN pada 2023 dianggap sangat produktif.
“Ada resonansi dengan program-program domestik, khususnya terkait pengentasan kemiskinan dan stunting, kemudian pemerataan pembangunan, isu gender, dan seterusnya,” kata Joko.
Berbagai prestasi yang telah dicapai Indonesia dalam hal ini Kemenko PMK tersebut, juga akan direpresentasikan untuk diwujdukan di kawasan.
Selain itu, Joko mengatakan, pihaknya juga berupaya untuk menjadikan berbagai persoalan terkait sosial budaya menjadi salah satu pilar penting agar tetap berlanjut di kepemimpinan ASEAN pada periode berikutnya.
“Kami berharap di 2023 dan 2024, kita akan lebih aktif lagi di ASEAN untuk dapat mempromosikan isu sosiokultural,” kata Joko.
Di bawah Keketuaan Indonesia, Pilar Sosial Budaya ASEAN mempunyai lima fokus, yaitu isu pemberdayaan penyandang disabilitas, mitigasi perubahan iklim, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, serta resiliensi berkelanjutan terhadap bencana.
Adapun isu-isu prioritas tersebut dituangkan dalam dokumen yang akan disahkan oleh para kepala negara ASEAN pada pertemuan KTT ke-43 ASEAN pada 5–7 September 2023. Dokumen-dokumen dimaksud adalah ASEAN Declaration on Disability-Inclusive Development and Partnership for a Resilient ASEAN Community, ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 28th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC COP-28), ASEAN Declaration on Gender Equality and Family Development, ASEAN Leaders’ Declaration on Early Childhood Care and Education in Southeast Asia, dan ASEAN Leaders’ Declaration on Sustainable Resilience.
Selain itu, Indonesia juga mengusulkan 13 dokumen lain di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan jejaring desa, perlindungan sosial, lingkungan hidup, dan juga pendidikan. Sebelum dinaikkan ke tingkat kepala negara ASEAN, dokumen-dokumen tersebut akan terlebih dahulu dibahas dalam Sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN atau ASCC ke-30. (Ismadi/Donna/TR)
