Lampung – Pemilihan Kepala pekon (pilkakon) yang di gelar serentak di Kabupaten Pringsewu berjalan kondusif dan lancar.
Hal tersebut menunjukkan upaya nyata dari pemerintah setempat dan aparat keamanan mulai dari Patroli Gabungan Personel bantuan pengamanan dari Brimob, TNI, dan Satpol-PP dalam rangka mensukseskan perhelatan ini (21/2).
Sebanyak 48 Kepala pekon (kakon) terpilih nantinya akan memberikan sumbangsih keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan oleh Camat, Bupati, dan Gubernur dalam menjalankan program pemerintahan di tingkat desa.
Ketua Vox Point DPD Lampung, Markus Sukamto, mengapresiasi keberhasilan pilkakon 2021 ini.
“Selamat kepada para Kepala pekon tepilih. Pringsewu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, tentu ada harapan besar bagi kami. Vox Point sebagai ormas yang bergerak di ranah sosial, politik, dan kemasyarakatan, siap bersinergi dan menjadi mitra kerja.” ucapnya.
Melihat banyaknya kakon yang diduga tersandung kasus korupsi penggunaan anggaran dana desa (ADD), Kamto mengatakan, sebagai lembaga kader, Vox Point DPD Lampung memiliki kewajiban untuk memberikan pembelajaran.
“Sebagai lembaga edukasi, Vox Point berkewajiban memberikan pengetahuan baik melalui seminar, dialog politik atau melalui media. Dan sebagai lembaga kajian, Vox Point secara aktif akan melihat apa yang menjadi permasalahan di Lampung, kemudian mencari solusi secara bersama-sama,” terangnya.
Kabid Pemberdayaan Perempuan DPD Vox Point Lampung, Paulina Citra Dewi, juga mengapresiasi adanya salah satu kepala pekon perempuan yang terpilih dari Desa Tri Tunggal Mulya, Kecamatan Adiluwih, Titin Agustina.
“Ini adalah bentuk emansipasi nyata di bidang politik. Saya percaya kehadiran perempuan di pekon ini akan memberi warna tersendiri sekaligus akan mengembangkan pemberdayaan perempuan.” tuturnya.
Citra berharap kepada Kepala Pekon terpilih nantinya dapat menggunakan anggaran sebaik-baiknya.
“Apalagi ada Lembaga Negara DPD RI yang bertugas melaksanakan kegiatan Pengawasan atas pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa terkait Pengelolaan, Penyaluran dan Pendampingan Dana Desa untuk mewujudkan Tata Kelola dan Akuntabilitas Dana Desa.” ucap Citra yang juga Staff Anggota MPR RI/DPD RI itu.(*)
